Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia menilik kisah sejarahnya sudah berkali-kali disampaikan ke masyarakat. Bahkan sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda pun sudah perencanaan untuk seperti itu. Mungkin sepanjang sejarah Republik Indonesia baru di tahun 2022 ini sepertinya rencana pemindahan tersebut sudah matang hingga terbitnya masterplan Ibu Kota Negara (IKN) hasil sebuah sayembara yang diselenggarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia dengan beberapa lembaga terkait

Era Pemerintahan Hindia Belanda

Ketika Belanda datang ke Indonesia awalnya adalah misi perdagangan dengan menempatkan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Para pedagang Belanda ini berada dalam naungan kongsi dagang yang lebih dikenal dengan VOC singkatan dari Vereenigde Oost-Indische Compagnie yang berkantor pusat di Batavia, dengan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai jalur penting perdagangan ke luar Indonesia.

Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan dari Belanda, mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda, yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) pada 1920. Alasan pemindahan adalah Batavia dianggap sebagai kota yang kurang sehat, karena sebagai kota pelabuhan berhawa panas.
Dalam perkembangannya Bandung direncanakan sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat perdagangan tetap di Batavia.

Tentu saja rencana pemindahan ibu kota negara tidak terlaksana karena menyusul kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun beberapa bangunan pemerintahan sudah sempat dibangun di Bandung

Era Presiden Soekarno

Di era kepemimpinan Presiden Soekarno wacana Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia pun muncul dan kota yang dipilih adalah Palangkaraya.
Pertimbangan memilih Palangkaraya di pulau Kalimantan adalah terletak di pusat wilayah Republik Indonesia. Pulau Kalimantan dianggap pulau yang sedikit terdampak bencana alam. Seperti kita ketahui, pulau ini tidak ada gunung berapi dan tidak dilewati oleh patahan bumi yang sering menimbulkan gempa.

Era Presiden Soeharto

Kemudian di era Presiden Soeharto memindahkan ibu kota juga sempat santer muncul gagasan menjadikan daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara.
Walaupun gagasan ini tidak pernah terwujud, tetapi spekulasi tanah di daerah ini pun melonjak seiring berkembangnya isue perpindahan ibu kota

Era Presiden Joko Widodo

Wacana yang silih berganti muncul tentang pemindahan ibu kota negara, maka di era pemerintahan ini benar-benar disiapkan dengan matang. Undang-undang Ibu Kota Negara telah disahkan. Pengesahan ini sekaligus melegitimasi pindahnya ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan ini merupakan saat yang tepat, seperti kita ketahui Jakarta sudah semakin padat. Ditambah pula dengan perubahan iklim yang membuat Jakarta semakin tidak nyaman untuk ditinggali.

Dalam sejarah Indonesia , perpindahan ibu kota negara ini bukanlah kali pertama. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia beberapa kali memindahkan ibu kota negara dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Pemerintah resmi memindahkan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur, tepatnya Kutai Kartanegara pada 2024 mendatang.
Hal itu diputuskan usai DPR meresmikan RUU IKN (Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara) menjadi Undang-Undang.
Pemerintah pun telah menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru ini.

Semoga bermanfaat.

Satu pemikiran pada “Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia”

Tinggalkan komentar