Yusril Pertanyakan Dasar Hukum ‘Kartu Sakti’

yusril1

JAKARTA, inibangsaku.com – Mantan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Yusril Ihza Mahendra mengkritisi program kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Kritik keras dilontarkan lantaran hingga kini belum ada dasar hukum dari dikeluarkannya tiga Kartu Sakti tersebut.

“Sampai siang ini belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan 3 jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi,” kata Yusril dalam keterangan persnya kepada redaksi, Kamis (6/11).

Kandidat calon presiden (capres) Partai Bulan Bintang (PBB) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu menambahkan bahwa hal seperti itu sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.

Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu saja. Sebab suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya.

“Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yusril menambahkan.

Pemeran Laksama Cheng Ho kembali menambahkan jika kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR. Sebab DPR adalah elemen penting yang diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk memegang hak anggaran.

“Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN,” demikian Yusril. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Yusril Pertanyakan Dasar Hukum ‘Kartu Sakti’”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<