Sejarah Hubungan Indonesia-Australia

ausina

Inibangsaku.com – Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan dua negara ini mempunyai sejarah yang panjang, tidak terlepas dari konflik.

Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan).

Ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur di kala itu akibat dari turut campur Australia.

Papua

Hubungan Indonesia dan Australia pernah mengalami ketegangan saat 43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia pada 2006.

Kala itu Pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara (temporary protection visa) kepada 42 dari 43 warga Papua itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu sempat menarik duta besar Indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb untuk berkonsultasi di Jakarta.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak bisa menerima keputusan Pemerintah Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua dan menganggap Canberra menerapkan standar ganda dalam kasus pemberian visa tinggal sementara tersebut.

Keputusan Departemen Imigrasi Australia (DIMA) itu dianggap tidak menyenangkan karena sejak awal pemerintah Indonesia, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun komunikasi langsung Presiden SBY melalui telpon dengan PM John Howard, telah menegaskan bahwa tidak satupun dari ke-43 warga Papua tersebut yang tengah dikejar oleh aparat.

Ketegangan itu berakhir saat Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia saat itu John Howard bertemu dan sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah.

Penyadapan

Isu penyadapan muncul setelah sebuah dokumen yang dibocorkan Edward Snowden diterbitkan oleh media Australia, ABC dan Guardian. Intelijen Australia menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Ternyata hal itu bukan sekadar isu. Memang benar intelijen Australia menyadap Presiden dan beberapa menteri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rasa kecewanya atas tindakan Pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap dirinya. Ia menilai tindakan itu menyakitkan.

Melalui akun @SBYudhoyono, yang merupakan akun pribadinya di jejaring sosial twitter, Presiden SBY menuliskan jika Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali kerjasama bilateral dengan Pemerintah Australia.

“Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu.*SBY*,” tulisnya pada Selasa (19/11/2013) dinihari.

Menurutnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, terlebih AS dan Australia sama-sama negara yang menganut azas demokrasi.

“Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah. *SBY*,” katanya.

Imigran

Masalah penyelundupan imigran gelap di Indonesia, khususnya Jabar seakan tidak ada henti-hentinya. Ratusan bahkan ribuan imigran gelap asal negara-negara yang tengah berkonflik, hampir setiap saat mencoba menyeberang melalui sejumlah titik di pesisir pantai selatan Jabar menuju Christmas Island, Australia.

Berdasarkan data Human Right Watch (HRW), hingga Juni 2013 lalu, terdapat 9.226 imigran asing ilegal yang masuk ke Indonesia, sebanyak 2.000 orang di antaranya adalah anak-anak. Jumlah ini diperkirakan meningkat hingga 2.000% dibanding 2008 silam. Hal tersebut sebagai dampak dari konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara, seperti Afghanistan, Iran, Irak,dan negara Timur Tengah lainnya, juga dari Asia seperti Sri Langka dan Burma. Sebagian besar mereka masuk secara ilegal melalui jalur laut untuk dapat menyeberang ke Australia demi mencari suaka.

Australia sendiri memang menjadi negara impian para pencari suaka. Karena,NegeriKanguru tersebut memiliki UU Perlindungan Suaka, sehingga para pencari suara punya harapan untuk membangun kehidupan baru. Sedangkan Indonesia hanyalah tempat transit karena negara inibelum meratifikasi Konvensi Pencari Suaka Tahun 1951.

Kasus terakhir percobaan penyelundupan imigran gelap terjadi di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Rabu (24/7). Namun upaya menyeberang ke Australia gagal, setelah kapal yang ditumpangi mereka karam diterjang ombak. Bahkan,16 orang tewas, sedangkan 189 imigran yang berasal dari Sri Langka, Bangladesh, Iran, Irak, dan Bahrain tersebut selamat.

Ini bukan kasus yang pertama. Dalam catatan INILAH, selama bulan Juni-Juli tahun ini, sudah terjadi tujuh kasus percobaan penyelundupan imigran gelap ke Australia yang gagal atau berhasil digagalkan. Kasus-kasus ini terjadi di pesisir pantai selatan, seperti Sukabumi, Karawang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Jika ditotal jumlah mereka hampir mencapai 900 orang. Namun di antara mereka banyak pula yang sudah tertangkap untuk kesekian kalinya.

Pasalnya, para imigran yang berhasil diamankan sebagian besar dibebaskan kembali karena memiliki dokumen keimigrasian, yakni surat jaminan pencari suaka dari UNHCR. Sesuai peraturan internasional, para pencari suaka ini harus dilindungi oleh UNHCR dan tidak boleh dideportasi ke negara asal. Mereka hanya diamankan di Rumah Detensi Imigrasi yang total berjumlah 13 di berbagai provinsi di Indonesia.

Jadilah kasus penyelundupan imigran yang akan menyeberang ke Australia selalu terulang. Dan nyatanya, para pencari suaka ini tidak akan pernah kapok untuk mencoba menyeberang ke Christmas Island, kendati nyawa taruhannya.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mencak-mencak dan memperingatkan bahwa Canberra tidak senang Jakarta menolak menyelamatkan pencari suaka yang terapung-apung di Samudera Indonesia.

Sebanyak 63 orang perahu pencari suaka diselamatkan oleh kapal SAR Australia dari perairan dekat Pulau Jawa pada Sabtu (9/11/2013). Menurut hukum laut internasional, mereka harus ditampung di pelabuhan terdekat, yaitu di Pulau Jawa.

Abbot menyatakan kejengkelannya kepada Indonesia dan diungkapkan lewat siaran radio mingguan di Sydney, Senin (11/11/2013). “Orang perahu itu perlu diselamatkan di zona search and recue (SAR) Indonesia,” ujarnya di stasiun radio 2GB, Sydney, tulis koran Sydney Morning Herald.

Abbott jengkel karena dalam pertemuan di KTT APEC di Bali bulan lalu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedua pemimpin sepakat menangani penyelundupan manusia atau pencari suaka ke Australia dengan kerja sama yang erat.

Ketegangan mengenai orang perahu itu muncul hanya beberapa hari setelah Jakarta menyatakan keberatannya atas operasi mata-mata Australia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Penyelundup Narkotika

Dua orang penyelundup norkoba asal Australia tertangkpa dan dijatuhi hukuman mati. Putusan Indonesia ini jelas mendapat tentangan dari Australia. Pemerintahan Abott meminta Indonesia membebaskan warga negaranya denga berbagai alasan. Indonesia di bawah Jokowi tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tetap dengan keputusan eksekusinya.

Akhirnya Menlu Australia, Julie Bishop sempat melayangkan seruan Boikot Bali dan Abott pun mengungkit-ngungkit bantuannya negaranya saat tsunami Aceh. Isu-isu ini diramaikan sosial media.

Sementara itu, banyak warga Australia yang tidak ambil pusing dengan seraun pemerintahnya. Beberapa media melaporkan warga Australia yang tetap bertamasya ke Bali dan mendukung keputusan Indonesia terkait eksekusi mati.

Dari Indonesia, masyarakat Aceh menggalang “koin untuk Australia” sebagai respon terhadap penyataan Abott soal bantuan tsunami Acehnya. Indonesia masih tetap dengan keputusannya mengeksekusi dua warga Australia tersebut.

(sumber: inilah.com)

You may also like...

0 thoughts on “Sejarah Hubungan Indonesia-Australia”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<