Secara Etika Politik, Wagub DKI Harus diisi PDIP

1AHOK

JAKARTA, inibangsaku.com – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara resmi telah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh presiden Joko Widodo. 

Meski sudah menjadi orang pertama di ibukota, hingga kini Ahok belum mempunyai rekan kerja sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia diberi waktu selama 15 hari untuk menentukan siapa yang akan menemaninya memimpin ibu kota.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah mengatakan, pengisian posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta terjadi saat transisi Undang-Undang Pilkada ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 1 tahun 2014. Karena DPR belum menyikapi Perppu itu, maka norma hukum yang berlaku sesuai dengan isi Perppu. 

Norma dalam Perppu, wakil gubernur diangkat oleh gubernur berdasarkan persetujuan presiden melalui menteri dalam negeri. 

“Artinya, Ahok memang punya hak menentukan wagubnya sendiri berdasarkan norma itu. Disebut juga bisa dari karir dan nonkarir. Nonkarir kan bisa dari parpol,” jelas Basarah, ketiak dihubungi, Jakarta, Jumat (28/11).

Tapi, kata Basarah, Ahok tidak boleh lupa pelaksanaan Perppu itu tidak bisa dipisahkan dari proses politik sebelumnya. Dimana saat Pilkada DKI Jakarta, Ahok merupakan calon wakil gubernur yang diusung satu paket bersama Jokowi sebagai calon gubernur. Jokowi diusung oleh PDIP dan Ahok diusung oleh Gerindra.

“Karena sekarang Jokowi sudah maju menjadi presiden maka secara etika politik wakil gubernur sekarang harus diisi dari PDIP. Ahok tidak boleh melupakan sejarah yang menjadikannya sekarang sebagai gubernur,” kata Basarah menegaskan. 

“Kalau PDIP tidak mendapat posisi wakil gubernur maka PDIP sangat dirugikan. Dan Ahok akan mengecewakan dan menyakiti hati keluarga besar PDIP,” kata dia.

Basarah membenarkan, PDIP bakal mengusung kadernya Bernadi Boy Ali sadikin. Ia adalah mantan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Putera mantan Gubernur DKI Jakarta yang legendaris, Ali Sadikin. 

“Kami yakin dia pasti bisa bersinergi. Ahok tidak perlu meragukan kemampuan Boy,” tutur Basarah.

Kalau sampai Ahok tidak mengakomodir Boy sebagai wagub, sambung Basarah, dia bukan hanya mengecewakan keluarga besar PDIP. Dia juga akan menimbulkan masalah politik yang serius dengan Fraksi PDIP di DKI Jakarta. 

“Tidak menutup kemungkinan dukungan politik kepada Ahok di DPRD DKI Jakarta akan kami cabut,” tegas Basarah. (IB/Bahaudin Marcopolo)

You may also like...

0 thoughts on “Secara Etika Politik, Wagub DKI Harus diisi PDIP”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<