Said Salahuddin, Kecam Pernyataan Menko Polhukam

tedjo-edhy-purdijatno2-1

JAKARTA, inibangsaku.com – Pemikir politik dan tata negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhi Purdjianto yang meminta Kapolri tidak memberikan ijin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar di Bali.

“Bodoh, pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali. Tedjo itu tidak paham konstitusi,” kata Said dalam keterangan persnya kepada redaksi, Rabu (26/11).

Penggiat demokrasi yang juga tergabung dalam Forum Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) menambahkan pembantu presiden Joko Widodo tersebut tidak mengerti bahwa kegiatan partai politik itu dijamin oleh konstitusi sebagai manifestasi dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat.

“Kemerdekaan parpol untuk menyelenggarakan kegiatan politik juga merupakan bagian dari hak asasi manusia,” tambah Said menegaskan.

Dalam peraturan perundang-undangan telah tegas dinyatakan bahwa partai politik itu adalah sarana aspirasi partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.

“Jadi, kegiatan partai politik seperti halnya Munas Partai Golkar itu harus dipandang sebagai bentuk kebebasan masyarakat dalam berekspresi dibidang politik. Dan hal itu tidak boleh dilarang-larang,”tegas Said.

Masih kata Said Bahwa ada dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar yang sempat menimbulkan kericuhan, itu pun tidak bisa dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah untuk menghambat pelaksanaan kegiatan Munas Partai Golkar dengan cara melarang Kepolisian mengeluarkan izin acara.

Kalau alasannya karena dikhawatirkan akan muncul kembali kericuhan saat Munas di gelar di Bali sehingga berdampak negatif bagi pariwisata di provinsi itu, maka hal tersebut adalah pemikiran dan cara pandang yang keliru.

“Polri itu diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban, termasuk memberikan pelayanan perizinan. Artinya, kalau masyarakat yang berhimpun dalam sebuah partai politik ingin mengembangkan kehidupan berdemokrasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan cara menggelar suatu kegiatan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Polri untuk melayani permintaan izin penyelenggaan acara dan mengamankan kegiatan tersebut. Bukan justru sebaliknya,” demikian Said.

Sekedar kilas balik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai politik berlambang pohon beringin tersebut.

Larangan pengeluaran diizin dipicu dari dinamika Politik Partai Golkar yang semakin memanas.

“Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” kata Tedjo dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu pagi (26/11). (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Said Salahuddin, Kecam Pernyataan Menko Polhukam”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<