PNS KPU Terikat Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kedua kiri) didampingi anggota majelis DKPP Nur Hidayat Sardini (kiri), Saut H. Sirait (kanan) dan Valina Singka (kedua kanan) memimpin jalannya sidang lanjutan kode etik dengan Teradu ketua
JAKARTA, 26/3 - SIDANG LANJUTAN DKPP. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kedua kiri) didampingi anggota majelis DKPP Nur Hidayat Sardini (kiri), Saut H. Sirait (kanan) dan Valina Singka (kedua kanan) memimpin jalannya sidang lanjutan kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU di ruang sidang DKPP, Jakarta, Selasa (26/3). Sidang tersebut mengagendakan sanggahan KPU. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/pd/13


YOGYAKARTA, inibangsaku.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Orientasi Kepemiluan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) yang diselenggarakan di Hotel @HOM Platinum Yogyakarta belum lama ini. 

Mantan Ketua MK (2003-2008) ini mengisi materi tentang etika penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa PNS Penyelenggara Pemilu yaitu PNS di lingkungan KPU maupun Bawaslu itu termasuk Penyelenggara Pemilu.

“PNS ini kan diatur oleh undang-undang kepegawaian. DKPP tidak boleh ikut campur sesuai ketentuan undang-undang kepegawaiantersebut. PNS Ada kode etiknya sendiri. Cuma sebagai bagian dari penyelenggara, dia juga harus tunduk pada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu,” kata Jimly melalui keterangan pers DKPP kepada redaksi, Kamis (27/11). 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menyimpulkan, kompromi  menyangkut hal tersebut dibentuk menjadi dua bagian. Bagian pertama sepanjang menyangkut staf PNS maka penanggung jawab adalah sekretariatnya itu sendiri. Kedua, yang ditangani DKPP yaitu Sekretaris Jenderal dan Kepala Sekretariat di setiap satkernya.

“Cukuplah itu komisionernya saja. Dan untuk sekretariat cukup pimpinannya saja. Sebab PNS sudah diatur oleh undang-undang kepegawaian,” tutup Jimly. (IB/Bahaudin Marcopolo)

You may also like...

0 thoughts on “PNS KPU Terikat Kode Etik Penyelenggara Pemilu”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<