Perdamaian KMP-KIH Bukan Didasari Kepentingan Rakyat

Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) bersama Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung (ketiga kiri) dan Olly Dondokambey (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kiri), Fadly Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan), se
Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) bersama Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung (ketiga kiri) dan Olly Dondokambey (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kiri), Fadly Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan), serta Sekjen Golkar Idrus Marham (keempat kanan) melakukan pertemuan terkait kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). KMP-KIH bersepakat akan berada di seluruh alat kelengkapan dewan dan jumlah pimpinan ada 16 tidak ada penambahan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Rei/mes/14.

JAKARTA, inibangsaku.com – Pemerhati pemilu Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) M. Imam Nasef menilai perdamaian antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah-Putih (KMP) sama sekali tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Nasef menuding adanya bagi-bagi jatah kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai salah satu solusi mengakhiri perseteruan antara kubu KIH dan KMP merupakan bentuk transaksional dan dapat mencederai ketulusan rakyat pemilih alias konstituennya.

“Perdamaian ini lebih hanya bagi-bagi jabatan. Ini jelas mencederai para konstituennya agar para wakilnya lebih memintingkan rakyat dan bukan pribadi,” kata Nasef di Jakarta, Kamis (13/11).

Sebelumnya diberitakan jika perseteruan antara dua kubu di parlemen akan segera selesai. Hal itu terkait adanya sejumlah poin perdamaian, salah satunya adalah menambah jatah kursi wakil ketua di Alat Kelengkapan Dewan dari tiga menjadi empat yang otomatis juga harus merubah UU tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD (MD3).

Poin perdamaian ini khususnya untuk menampung perwakilan dari KIH agar bisa duduk dikepemimpinan AKD.

Nasef menambahkan, sebenarnya baik KIH maupun KMP tidak perlu khawatir kalaupun mayoritas AKD dipimpin oleh salah satu kubu koalisi saja, sebab kalau sampai jabatan AKD itu disalahgunakan atau hanya digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, maka rakyat tidak akan tinggal diam.

“Rakyat kita saat ini sudah melek politik, ditambah lagi semakin menguatnya civil society dan media, jadi jangan harap pimpinan AKD bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Sebaiknya lanjut Nasef, perdamaian antara KIH dan KMP tidak bersifat transaksional, atau didasarkan pada pembagian jatah pimpinan AKD semata.

Ia menyatakan publik akan jauh lebih mengapresiasi apabila perdamaian KIH dan KMP memang benar-benar dilandasi oleh kesadaran para wakil rakyat itu untuk lebih mengutamakan kepentingan konstituen.

“Ke depan kerja-kerja DPR hendaknya dilandasi oleh semangat memperjuangkan kepentingan rakyat, jangan terjebak pada eksklusivisme sempit,” ucap Nasef yang juga aktivis dalam Forum Kajian Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI).

Terkait dengan wacana revisi UU MD3. Nasef mengaku tidak setuju. Ia beralasan pembentukan atau perubahan suatu UU itu kan harus memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sebagaimana diatur dalam UU Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

“Jadi tidak boleh hanya untuk mengakomodir kepentingan politik pragmatis,” pungkasnya. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Perdamaian KMP-KIH Bukan Didasari Kepentingan Rakyat”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<