PDIP Kritisi Kebijakan Menteri Susi

Susi-Pudjiastuti1

JAKARTA, inibangsaku.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ono Suroso menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti yang menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 500 persen sangat bertolak belakang dengan ucapan yang kerap dilontarkan Susi.

Kebijakan menaikkan tarif  dari Rp 250 Miliar menjadi Rp 1,25 Triliun itu  sangatlah kontradiktif dengan statement MKP sendiri yang seringkali membandingkan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dengan di negara yang sudah maju.

“Dimana pada negara maju telah memberikan proteksi kepada nelayan seperti bebas pajak/pungutan, suku bunga rendah (3%), akses pasar, sarana/prasarana nelayan,” ujar Opo kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/11).

Menurutnya, pemerintah haruslah arif dan bijaksana untuk membuat kebijakan terkait penerimaan negara, disaat masih ada 8 Juta nelayan miskin dan 98,7% Kapal Kecil.

“Menaikkan tarif PPP dan PHP bukan langkah yg substansial apabila diperhadapkan 3 kepentingan negara sekaligus, yaitu Menaikkan Penerimaan negara (PNBP), menyediakan akses pasar dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Sektor Perikanan Tangkap yg baik dan lestari (Sustainable Fisheries),” jelasnya.

Selain itu,  menurutnya, diperlukan sistem pengelolaan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas produksi ikan dengan memaksimalkan Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam distribusi/pemasaran dan data produksi ikan. Sesuai dengan UU No.45/2009 tentang perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan dan UU No.23/2014 Tentang Kelautan yang mengatur Sistem Logistik Ikan Nasional.

“Selain itu, fungsi pelabuhan tersebut dapat ditempuh dengan mengaktifkan seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  yang pasti ada di setiap pelabuhan. Sehingga didapatkan data produksi dan nilai harga ikan untuk dijadikan dasar menghitung PNBP setiap kapal perikanan. TPI juga dapat memberikan akses pasar kepada nelayan untuk mendapatkan kepastian harga ikan. Dengan PNBP yang langsung dikenakan kepada nelayan, pemerintah harus menghapus pungutan retribusi lelang, sehingga tidak ada pungutan ganda kepada nelayan,” demikian Ono. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “PDIP Kritisi Kebijakan Menteri Susi”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<