PPP Tuding Kebijakan Jokowi Ilegal & Inkonstitusional

ppp1

JAKARTA, inibangsaku.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Dawis menilai kebijakan pemerintahan  Joko Widodo-Jusuf Kalla  yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan ilegal dan inkonstitusional.

“Kebijakan Jokowi tentang  kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, Ilegal, Inkonstitusional. Jokowi melakukan Pelanggaran terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014,” kata Fernita di Jakarta, Selasa (18/11).

Lebih lanjut Fernita menjelaskan dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk Subsidi Energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun Anggaran Berjalan berdasarkan Realisasi Harga Minyak Mentah (ICP) dan Nilai Tukar Rupiah.   Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel.

“Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM,” tambah Fernita menegaskan.

Masih kata Fernita Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

“Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah “kesurupan” selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit. Hal itu  ditenggarai merupakan hasil deal-deal  Jokowi dengan  perusahaan Multinasional dan Negara maju yang mendesak Liberalsiasi Migas.  Sekali lagi Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Premium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500 adalah kebijakan Ilegal  dan Jokowi dapat di Impeach,” demikian Fernita. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “PPP Tuding Kebijakan Jokowi Ilegal & Inkonstitusional”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<