Menkopolhukam Minta Polri Tak Keluarkan Izin Untuk Munas Partai Golkar

tedjo-edhy-purdijatno1

JAKARTA, inibangsaku.com – Rencana Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada akhir tanggal 30 November hingga 3 Desember di Bali mendapat tanggapan keras dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai politik berlambang pohon beringin tersebut.

Larangan pengeluaran diizin dipicu dari dinamika Politik Partai Golkar yang semakin memanas.

“Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” kata Tedjo dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu pagi (26/11).

Lebih lanjut Purnawirawan Jenderal Bintang empat meminta kepada Pimpinan Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas ke IX yang berlangsung di Bali.

Alasan penundaan disebabkan bahwa kawasan Bali adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan pada akhir tahun.

Dengan kader Golkar yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Atas dasar itulah Menkopolhukam meminta Partai Golkar melaksanakan Munas pada Pertenganah bulan Januari di Jakarta.

“Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan “travel warning” bagi WN nya yang akan berlibur di Bali.Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia,” demikian Tedjo. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Menkopolhukam Minta Polri Tak Keluarkan Izin Untuk Munas Partai Golkar”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<