Larang Munas Golkar, Ada Upaya Menjurus Matikan Demokrasi

77586_munas_golkar___aburizal_bakrie_menang_663_382

JAKARTA, inibangsaku.com – Himbauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto yang meminta Kapolri tidak memberikan izin pelaksaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke IX di Bali terus menuai kecaman banyak pihak. 

Kecaman bukan hanya berasal dari para pengamat politik tapi juga berasal dari partai politik, salah satunya partai Demokrat. 
Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menilai larangan yang disampaikan Menteri Tedjo menjurus pada prosesi kematian demokrasi. Karena itulah Menteri Tedjo harus ditegur. 

“Beberapa kebijakan dan langkah  Mentrinya menjurus pada upaya mematikan demokrasi,” kata Farhan di Jakarta, Kamis (27/11). 

Farhan yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) menambahkan Belum selesai kontroversi kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terhadap kericuhan dan perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , kini Menkopolhukam membuat statemen yang tidak waras yakni melarang Golkar melakukan munas di Bali. 

“Gejala ini saya kira adalah kecenderungan para pejabat dan penguasa yang suka menggunakan kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentinganya,” tambah Farhan menegaskan. 

Masih kata Farhan dugaan tersebut bukan tanpa alasan, terlebih  latar belakang Presiden dan para Mentrinya kebanyakan bukan pejuang demokrasi dan pembela rakyat. Mereka kurang faham dan sensitif dalam memaknai keberadaan demokrasi. 

Dengan nalar dan semangat kekuasaan, mereka berlaku anti politik rakyat, anti demokrasi, anti kritik dan anti disalahkan. 

Pemerintahan ini harus ditegur karna langkah semcam ini menurut saya adalah;  Pertama, membawa negara  sudah terlalu jauh mengintervensi Parpol. Kedua, adalah kemunduran demokrasi, jika cara-cara ini dijadikan politik pemerintahan.

“Ketiga, saya melihat pemerintah menghindari politik formal kenegaraan, tidak berani mengambil jalur konfrontasi dengan lembaga legislatif. Melarang menteri-mentri RDP, tetapi melakukan politik kooptasi langsung pada parpol, yang sesungguhnya tak perlu/tdk boleh,” kata Farhan melanjutkan.  

Kemudian Keempat, dirinya  mencurigai ada semacam “operasi” memecah semua parpol yng sedang beroposisi. Tanda-tanda lampu kuning bagi demokrasi sudah menyala, dan hal ini tentu akan direspon secara kritis oleh rakyat. 

“Saya sarankan, sebaiknya Jokowi membenahi kabinetnya dan mengubah strategi politiknya terhadap DPR. Bukanya mengupayakan merusak susunan kekuatan politik oposisi yang di luar institusi kenegaraan,” demikian Farhan. (IB/Bahaudin Marcopolo)

You may also like...

0 thoughts on “Larang Munas Golkar, Ada Upaya Menjurus Matikan Demokrasi”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<