Kuasa Hukum BG : Presiden Abaikan UU Bila Membatalkan Pelantikan BG

mis

Jakarta, Inibangsaku.com – Kabar batalnya pelantikan Komisaris Jendral Budi Gunawan membuat gerah kuasa hukumnya Maqdir Ismail. Ditemui di tengah sidang praperadilan BG, beliau mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengabaikan peraturan soal pelantikan Kapolri dan tak jadi mengangkat kliennya.

Meskipun begitu, Maqdir berujar bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogratif. Hanya saja ia mempertanyakan motif Presiden Jokowi seandainya membatalkan pelantikan kliennya.

Sementara itu Frederich Yunadi yang juga merupakan salah satu tim kuasa hukum BG justru mengabaikan kabar tersebut. Menurutnya Presidenlah yang berhak mengumumkannya.

Lain hal nya dengan pendapat pakar hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, ia mengatakan apabila Presiden tak jadi melantik BG maka harus mengajukan nama sesuai dengan mekanisme UU Polri.

Mekanisme tersebut didapatkan melalui pengusulan nama oleh Komisi Kepolisian Nasional yang nantinya akan dipilih oleh Presiden. Lalu Presiden akan mengajukan pilihannya kepada DPR. DPR melalui Komisi III yang akan menangani isu hukum dan HAM akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Barulah diajukan dalam rapat paripurna untuk disahkan atau tidak. Apabila disahkan maka Presiden segera membuat keputusan Presiden dan melantiknya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa menyatakan bahwa presiden Jokowi telah menghubungi DPR dan memutuskan untuk tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri. Hal tersebut berbanding lurus dengan pernyataan dari anggota Tim 9 Buya Syafi’I Maarif, Buya mengakui bahwa Jokowi menghubungi dirinya dan mengatakan tak melantik Budi Gunawan.

(sumber:Angga inibangsaku.com)

You may also like...

0 thoughts on “Kuasa Hukum BG : Presiden Abaikan UU Bila Membatalkan Pelantikan BG”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<