KPU Jangan Terburu-Buru Terapkan E-Voting

KPU_Lambang_1

JAKARTA, inibangsaku.com – Sebagai lebaga negara yang ditugasi menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan penuh melaksanakan pemilihan kepala daerah, termasuk didalamnya teknis penyelenggaraan pilkada.

Salah satu tuntutan yang menguat adalah penggunaan sistem E-Voting yaitu pemungutan suara melalui yang berbasis pada sistem teknologi informasi.

Menanggapi hal tersebut analis perbandingan pemilu Anastasia S Wibawa mengatakan bahwa KPU tidak perlu terburu-buru menerapkan ide tersebut. Sebab bukan perkara mudah mengimplementasikan hal tersebut dalam tataran praktik-empiris. Dan butuh kajian mendalam untuk mewujudkan sistem teknologi dalam ajang pilkada.

“KPU dan pembuat kebijakan hendaknya berhati-hati, tidak terburu-uru dan tidak terjebak dalam eforia untuk mengadopsi teknologi dalam pemilu. Perlu dilakukan pertimbangan menyeluruh yang diambil setelah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” kata Anastasia dalam sebuah diskusi publik belum lama ini di kantor KPU Pusat.

Dia mengatakan, tidak semua negara maju yang menganut sistem demokrasi menerapkan e-voting. Bahkan, kata dia, dari 31 negara yang pernah dan telah menggunakan teknologi e-voting dalam proses pemilunya, hanya empat negara yang tetap bertahan menggunakan e-voting. Keempat negara itu adalah Brazil, Filipina, India dan Venezuela.

Bahkan, lanjut Anastasia, tiga negara, yaitu Jerman, Belanda dan Paraguay memutuskan tidak lagi menerapkan e-voting. Dia menuturkan, selain itu, ada sembilan negara yang pernah melakukan uji coba e-voting namun memutuskan tidak elanjutkan penggunaannya. Negara-negara itu adalah Australias, Costa Rica, Finlandia, Guatemala dan Irlandia. Kemudian, Italia, Kazhstan, Norwegia dan Inggris.

“Saya melihat saat ini eforia penggunaan e-voting justru terjadidi negara-negara di Amerika Latin dan Asia,” kata Anastasia.

Sekedar informasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 85 mengatur, pemungutan suara dalam pilkada dapat dilakukan secara elektronik. Pasal 98 perppu tersebut mengatur, jika pemungutan suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan secara manual dan/atau elektronik. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “KPU Jangan Terburu-Buru Terapkan E-Voting”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<