KPK Harus Transparan

gedung kpk

JAKARTA, inibangsaku.com – Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan mengungkap jatidiri delapan nama calon menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) yang mendapat label kartu merah dan kartu kuning.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan kepada KPK untuk segera mengungkap delapan calon menteri yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Atau setidaknya kedelapan calon berlabel itu segera diperiksa KPK. Jika tidak, KPK bisa dituding sebagai tukang fitnah.

“KPK sebagai lembaga publik harus bersikap transparan agar tidak menjadi lembaga yang diperalat pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi, pembunuhan karakter serta memfitnah pihak-pihak lain,” kata Neta di Jakarta, Senin (3/11).

Ditambahkan Neta, salah satu yang harus dibuka KPK adalah berapa banyak sebenarnya calon yang diserahkan Jokowi untuk diseleksi. Sebab IPW mendapat informasi ada 60-an calon yang diserahkan Jokowi ke KPK dan tiga di antaranya adalah anggota Polri.

KPK lanjut Neta perlu menjelaskan seperti apa proses dan mekanisme penilaiannya, sehingga bisa menentukan label merah, kuning tua, dan kuning muda terhadap para calon. Apa dasar hukumnya KPK membuat label tersebut?

“Apakah sudah ada ketentuan hukum yang mengikat sehingga calon itu pantas diberi label merah, kuning muda, dan kuning tua? Lalu apa makna label merah? Apakah label itu sebagai calon tersangka KPK?,” tanya Neta.

Jika tidak dijelaskan secara transparan, KPK sudah terkatagori melakukan pelanggaran hukum dan melakukan fitnah. Untuk menghindari tudingan ini KPK harus segera memeriksa calon-calon tersebut terutama calon yang berlabel merah.

“KPK jangan menganggap sepi setelah memberi label kepada para calon menteri Jokowi,” demikian Neta. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “KPK Harus Transparan”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<