Kerajaan Islam di Jawa (6), Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Eksistensi Mataram

Foto: sanutra
Foto: sanutra

Kesultanan Yogyakarta berdiri karena Perjanjian Giyanti (1755) yang membelah kerajaan Mataram menjadi dua. Raja pertama di kesultanan Yogyakarta adalah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengku Buwono I, kelak gelar ini dipakai terus sampai saat ini. Ibukota kerajaan didirikan antara sungai Code dan Winongo dengan membabat hutan yang ada.

Selain sebagai pemegang kekuasaan, sultan juga menjalankan fungsinya sebagai imam bagi rakyatnya dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah. Islam diadaptasi oleh semua rakyat di Yogyakarta, namun tidak meninggalkan tradisi yang sudah lama melekat di dalamnya.

Sultan pun membentuk badan bernama Kawedan Pengulon yang fungsinya dan tugasnya berhubungan dengan agama Islam. Seperti mengurusi peribadahan, merawat masjid-masjid keraton dan membuat ritual keagamaan untuk keraton. Badan ini juga mengurusi peradilan syariah Islam. Pengadilan yang menjalankan syariah Islam disebut dengan Al Mahkamah Al Kabirah (Pengadilan Surambi).

Kesultanan Yogyakarta terbagi dalam tiga wilayah, ibukota (Nagari Ngayogyakarto Hadiningrat), utama (Nagara Agung), dan luar (manca nagara). Sayangnya dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Yogyakarta banyak kehilangan tanahnya, terutama setelah perang Jawa di tahun 1830. Seluruh wilayah luar diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai ganti rugi perang itu. Ditambah dengan Perjanjian Klaten yang menyusutkan wilayah Kesultanan Yogyakarta yang hanya meliputi Mataram dan Gunung Kidul.

Pada jaman Perang Kemerdekaan Kesultanan Yogyakarta memiliki peran penting. Bukan hanya sebagai ibukota Republik Indonesia, namun pergerakan pasukan gerilya Indonesia banyak berasal dari wilayah ini. Sultan HB IX menjaga betul wilayah dan rakyat Yogyakarta selama perang berkecamuk. Contohnya adalah membubarkan pasukan milter kesultanan agar tidak dimanfaatkan oelh tentara pendudukan Jepang. Serangan Fajar pun difasilitasi oleh Sultan HB IX sebagai bentuk eksistensi perjuangan Republik Indonesia yang masih ada.

Devisa kesultanan didapat dari kayu, tanah, perkebunan, pajak dan sewa. Tanah yang berada di wilayah utama (Nagara Agung) adalah milik sultan dan dapat diberikan pada anggota keluarga kesultanan dan pejabat keraton. Pun demikian tanah tersebut dapat dikelola oleh masyarakat dengan memberikan hasil panen dan bentuk lainnya sebagai pajak. Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan. Kayu juga merupakan penghasilan bagi kesultanan, namun kemudian dirongrong oleh pemerintah Belanda yang akhirnya dikelola oleh pemerintahan kolonial. Sedangkan perkebunan yang ada di Yogyakarta adalah kopi, nila, tebu dan tembakau. Pada jaman pendudukan Jepang, Sultan HB IX memanipulasi laporan pemasukan ini agar tak diambil oleh Jepang. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Yogyakarta secara tegas menyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Kerajaan Islam di Jawa (6), Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Eksistensi Mataram”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<