Jokowi Sulit dimakzulkan

Jokowi_Tempo_

JAKARTA, inibangsaku.com – Pemikir hukum tata negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M. Imam Nasef kembali menegaskan bahwa hak angket (menyelidiki), hak interpelasi (hak bertanya) adalah hak yang melekat erat (inheren) dan dimiliki penuh oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Hak tersebut tidak bisa dicabut atau dikurani. Tanpa hak tersebut maka DPR hanya akan menjadi ayam sayur,” kata Nasef di Jakarta, Sabtu (15/11).

Penggiat demokrasi yang juga tergabung dalam Forum Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Forpas HTN UI) menambahkan, sebagai representasi wakil rakyat, maka sangat wajar jika parlemen mempunyai kedua hak tersebut.  Sebab dengan memiliki hak tersebut, Legislatif dapat mengontrol segala kebijakan yang diterbitkan oleh eksekutif.

Namun demikian, Nasef menambahkan bukan perkara mudah bagi DPR untuk menggunakan hak tersebut seenaknya. Penggunaan hak tersebut diatur secara tegas dan rinci dalam UU MD3.
“Sedangkan terkait dengan pemakzulan Presiden, publik juga harus tahu  bahwa hal itu sangat tidak mudah untuk dilakukan,” tegas Nasef.

Sebab syarat untuk menjatuhkan  Presiden jauh lebih sulit daripada syarat mengubah UUD sekalipun. Harus diingat konsepsi impeachment dalam sistem presidensiil sesungguhnya didesain untuk memberikan perlindungan terhadap Presiden, berbeda halnya dalam sistem parlementer, dimana impeachment menjadi ancaman bagi Presiden.

“Jadi, saya sarankan kepada KIH (Koalisi Indonesia Hebat_red) agar tidak perlu paranoid dengan dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR, bagaimanapun KIH harus sadar diri bahwa mereka juga adalah bagian dari DPR,” demikian Nasef. (IB/Bahaudin Marcopolo)

sumber foto : Tempo.co

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Jokowi Sulit dimakzulkan”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<