Ditanggapi Keras Larangan Menteri Rapat di DPR

wpid-fadli-zon-1-oke.jpg2

JAKARTA, inibangsaku.com – Larangan presiden Joko Widodo kepada para menterinya agar tidak menghadiri rapat-rapat di DPR ditanggapi keras Partai Gerindra. 

Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Gerindta Fadli Zon, mendesak pemerintah segera mencabut surat edaran yang mengharamkam para menteri menghadiri rapat-rapat dengan DPR. 

“Ya presiden harus merevisi suratnya itu demi kepentingan mereka sendiri,” tegas Fadli, di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut Fadli, tanpa DPR pemerintah akan pincang. Sebab, Pemerintah memerlukan persetujuan-persetujuan DPR untuk menjalankan program kerjanya, khususnya dalam hal anggaran.

“Misalnya tidak hadir dan kemudian tidak bisa disahkan juga APBNP-nya kalau mereka mengajukan anggaran perubahan, lantas mereka mau mendapat anggaran darimana? Mau dapat anggaran dari langit? Jadi kan tidak mungkin, jadi mereka harus mengikuti proses konstitusi. Ini bukan Banana Republic, ini Republik Indonesia. Jadi ada aturan main yang sudah diatur aturan konstitusi kita,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, jika tidak direvisi maka dianggap sebagai pengingkaran terhadap konstitusi. Hak-hak DPR tidak bisa ditunda walaupun hanya satu detik, apalagi satu bulan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui adanya larangan bagi para menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi menegaskan, pemerintah baru akan menghadiri undangan rapat apabila DPR sudah bersatu.

“Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11). (IB/Bahaudin Marcopolo)

You may also like...

0 thoughts on “Ditanggapi Keras Larangan Menteri Rapat di DPR”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<