Jokowi Harus Benahi Sektor Penegakan Hukum

735600_04483301102014_jokowi

JAKARTA, inibangsaku.com – Pasca dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober lalu, harapan publik terhadap presiden Joko Widodo untuk membawa bangsa Indonesia agar lebih baik demikian besar.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai preseiden Joko Widodo dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi dituntut untuk membenahi sektor penegakan hukum di tanah air.

“Tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah bagaimana merealisasikan harapan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama dalam penegakan hukum. Sebab itu, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri,” kata Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa (11/11).
Neta menambahkan  tampilnya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menko Polhukam yang baru.
Diharapkan para pejabat baru ini bisa bersineri  dan saling melengkapi
serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem
hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK.

Sinerji kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi
keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru.  Untuk itu Jokowi-JK
harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai
lokomotif gerakan Revolusi Mental. Bagaimana pun Revolusi Mental tidak
akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum.

“Sebab itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan KejaksaanAgung agar janji di masa kampanye tsb tidak hanya menjadi retorika,” tambah Neta menegaskan.
Masih kata Neta ia berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri
bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.

“Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi danmelengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor danpenjarah kekayaan negara bisa diberantas,” demikian Neta. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Jokowi Harus Benahi Sektor Penegakan Hukum”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<