ICW: Mimpi Buruk Kejaksaan Agung

LOGO_KEJAKSAAN1

JAKARTA, inibangsaku.com – Teka-teki siapa Jaksa Agung terjawab sudah. Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik Politisi Partai NasDem HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Namun demikian pengangkatan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi orang nomor satu di korps Adhyaksa ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan berita duka cita. Dia mengatakan diserahkannya kursi pemimpin Kejaksaan Agung kepada politikus merupakan mimpi buruk dan diragukan objektifitasnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Kejaksaan menjadi tidak independen dan rawan intervensi politik. Kita juga pesimis jaksa agung dari politisi mampu membawa perubahan atau reformasi, serta mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi (kejaksaan),” kata Emerson kepada wartawan ketika dimintai tanggapannya di Jakarta, Kamis petang, (20/11).

Ia juga mengaku heran dengan pertimbangan Jokowi memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Untuk itulah ICW meminta agar Presiden menjelaskan pertimbangannya menunjuk Prasetyo.

“Presiden harus menjelaskan dasar pertimbangannya,” pungkas Emerson.

Ditepi lain Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai ‪Penunjukan Prasetyo yang juga anggota parlemen asal Partai Nasdem, telah mempertebal keraguan publik atas keseriusan Presiden dalam pembenahan Kejaksaan.

Menurutnya, sebagai figur lama diinternal kejaksaan, jejak karir Prasetyo tidak menunjukkan adanya terobosan berarti. Selain itu, keterkaitannya dengan partai politik merupakan kompromi yang berpotensi mempengaruhi independensi kejaksaan sebagai penegak hukum.

“Kondisi kejaksaan kini belum terbebas dari tantangan reformasi kelembagaan dalam menjawab persepsi negatif publik. Konsekuensinya, Jaksa Agung baru seharusnya merupakan figur yang tidak diragukan independensinya, memiliki visi pembaruan yang jelas, dan siap melakukan terobosan. Tanpa komitmen tersebut, pembenahan dan pembaruan Kejaksaan kian jauh dari harapan,” ujar Miko dihubungi terpisah.


Sementara itu Pakar hukum pidana Andi Hamzah merasa heran dengan pengangkatan Prasetyo tersebut. Meskipun itu merupakan hak prerogatif presiden, namun pengangkatam seorang politisi sebagai Jaksa Agung menjadi tidak lazim dalam suatu negara.

“Di negara lain, terutama di Eropa itu tidak bisa. Tapi di Indonesia itu kok bisa, saya tidak mengerti. Sebab sebagai Jaksa Agung harus netral dan tidak boleh memihak,” ujarnya.

Ia melihat pengangkatan Prasetyo lebih mempertimbangkan aspek politik dibandingkan aspek teknis dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan Andi memperkirakan pengangkatan Prasetyo hanya untuk memperkuat barisan pendukung Jokowi.

“Justru saya mengira (pengangkatan Prasetyo) lebih pertimbangan politik bukan soal teknis. Itu untuk memperkuat barisannya. Jika pertimbangan teknis tidak mungkin dari parpol,” pungkasnya. (IB/Bahaudin Marcopolo)

Tags

You may also like...

0 thoughts on “ICW: Mimpi Buruk Kejaksaan Agung”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<