Gerindra Anggap Menkopolhukam Tidak Paham Hukum

foto-ketua-dpp-partai-gerindra-desmond-j-mahesa

JAKARTA, inibangsaku.com – Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa  menanggapi keras larangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November-3 Desember 2014. 

Menurut Desmond larangan yang dikeluarkan mantan pucuk pimpinan TNI AL tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dan pijakan hukum kuat. 

“Itu berarti menko Polhukam tak ngerti UU, kenapa? Kalau dia ngerti enggak perlu perijinan. Pemberitahuan sudah selesai. Saya menyayangkan dia tidak paham hukum,” ujar Desmon di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11). 

Selain itu, menurut wakil ketua Komisi III DPR itu, pelarangan diadakannya Munas merupakan salah satu bentuk intervensi dirinya kepada partai politik berlambang pohon beringin tersebut. 

“Dengan pelarangan perizinan semaskin konkrit ada intervensi pemerintah soal politik hari ini. Terhadap parpol, misal seperti surat Andi Widjajanto, lalu proses ini (penundaan Munas),”jelasnya.

Disisi lain, saat ditanya pertemuan antara ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan ketum Golkar Aburizal Bakrie alias ical sesaat saat rapat pleno Golkar yang berlangsung ricuh merupakan hal yang wajar dan bukan bentuk intervensi kepada Golkar.

“Intervensi apa? Dalam artian Pak Prabowo suatu yang wajar. Ini bentuk solidaritas saja,” pungkasnya. (IB/Bahaudin Marcopolo) 

You may also like...

0 thoughts on “Gerindra Anggap Menkopolhukam Tidak Paham Hukum”

Leave a Reply

Bangsaku TV

FACEBOOK INIBANGSAKU

TWITTER INIBANGSAKU

<